JAKARTA- Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan DPR telah menerima surat laporan mengenai kekacauan yang terjadi di Papua yang berkaitan dengan momen pemilukada.
Permasalahan tersebut terjadi lantaran adanya tarik-menarik antara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dengan Komisi Pemilihan Papua (KPP) terkait kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap kandidat peserta Pilkada.
"Di Papua sekarang lagi memanas karena ada konflik juga tarik-menarik dengan DPRP Papua mengenai kewenangan untuk ikut memverifikasi atau memproses calon. Laporan mengenai itu sudah sampai di meja kami (DPR)," kata Priyo kepada wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (8/6/2012).
Biasanya, proses verifikasi dilakukan oleh KPU atau KPUD. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua mengatakan bahwa kewenangan untuk melakukan verifikasi tersebut ada pada DPRP.
"Proses itu (verifikasi) di mana saja dilakukan oleh KPU, atau KPUD. Tapi perdasus mengatakan itu DPRP. Kalau pemilu di Papua ini sudah dipertanyakan legitimasinya, ini membahayakan," imbuh Priyo.
Untuk itu, Priyo berharap agar Presiden dan Menteri Dalam Negeri segera turun tangan untuk mengatasi hal ini. Jika diperlukan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus turut serta menanganinya. Mengingat, permasalahan ini telah melibatkan dua lembaga negara.
"Lagi-lagi saya mohon presiden, mendagri, untuk segera mencari solusi mengenai ini. Kalau perlu MK, karena ini konflik antar lembaga. Perbedaan ini harus diselesaikan dengan jalan mendagri harus turun secara khusus," tutup Priyo.
Sumber : news.okezone.com | Kumpulan Informasi Menarik | Foto : Presiden
Tags : Hukum, Politik
0 comments:
Post a Comment